Rusia Ancam Blokir Google, Twitter dan Facebook

Pengawas media Rusia mengirim surat ke Google, Twitter dan Facebook mengingatkan mereka atas pelanggaran hukum internet Rusia. Menurut informasi dari seorang juru bicara peringatan ini bukan sekedar gertak sambal, ketiganya bisa terkena blokir jika tidak mematuhi peraturan yang berlaku di negeri beruang merah tersebut.

Menurut juru bicara pemerintah Rusia Roskomnadzor Vadim Ampelonsky pihaknya telah mengirimkan surat minggu ini untuk tiga perusahaan internet yang berbasis di AS. Rusia meminta mereka mematuhi hukum sensor dan larangan mendiskreditkan Presiden Vladimir Putin.

"Dalam surat kami secara berkala mengingatkan [perusahaan] konsekuensi dari pelanggaran undang-undang," ujar Roskomnadzor.

Dia menambahkan karena teknologi enkripsi yang digunakan oleh tiga perusahaan, Rusia tidak bisa memblokir situs-situs tertentu dan hanya bisa menurunkan konten tertentu yang dianggap melanggar hukum dengan memblokir akses ke seluruh layanan mereka.

Untuk mematuhi hukum tiga perusahaan harus menyerahkan data blogger Rusia yang memiliki lebih dari 3.000 pembaca per hari dan mencatat website yang Roskomnadzor sebut dengan mengandung kritik pada pemerintah.

Putin, mantan mata-mata KGB, pernah menggambarkan internet sebagai proyek dari CIA, menyoroti ketidakpercayaan yang mendalam antara Moskow dan Washington. Dia berjanji akhir tahun 2014 pemerintah tidak akan mengontrol penuh internet, tetapi pengkritik kremlin melihat pengekangan kebebasan berbicara sejak Putin kembali ke Kremlin untuk ketiga kalinya di tahun 2012.

Sebuah undang-undang disahkan pada tahun 2014 memberikan jaksa Rusia hak untuk memblokir, tanpa keputusan pengadilan, situs dengan informasi tentang protes yang belum disetujui oleh pihak berwenang. Di bawah undang-undang blogger lain dengan jumlah pembaca yang cukup banyak harus melalui prosedur pendaftaran resmi dan identitas mereka mesti dikonfirmasi oleh sebuah badan pemerintah.

Ampelonsky mengatakan: "Kami menyadari bahwa mereka terdaftar di bawah yurisdiksi AS. Tapi saya pikir dalam hal ini mereka harus menunjukkan rasa hormat sama dengan undang-undang nasional. "

Jika perusahaan tidak menaruh lebih memperhatikan permintaan pemerintah Rusia untuk data "kita perlu menerapkan sanksi", ujarnya.


Sumber : the Guardian

Subscribe to receive free email updates: